Hukum Asuransi

Fiqih Muamalah, 27 Oktober 2008

Pertanyaan:

Ustadz, mohon dijelaskan hukum asuransi. Terima kasih.

-- Ruli Nizar (Solo)

Jawaban:

Asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak (penanggung/penjamin dan tertanggung/terjamin), dimana pihak penanggung berjanji kepada pihak tertanggung untuk memberikan sejumlah uang (premi) sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh pihak tertanggung, karena suatu peristiwa yang belum pasti akan terjadi.

Dan dalam dunia usaha, dikenal ada 2 macam asuransi :

1.  Asuransi komersial konvensional ( التامين  التجاري )

2.  Asuransi sosial ( التامين التعاوني

Dalam kajian fiqh Islam, asuransi termasuk dalam kategori Fiqh Muamalat yang hukum dasarnya mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dan sebagai rambu-rambu dasar, bolehnya asuransi dalam Islam adalah apabila asuransi  tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut :

        1.  Bersifat sosial

        2.  Terbebas dari unsur riba

        3.  Terbebas dari unsur judi

        4.  Terbebas dari unsur penipuan

        5.  Terbebas dari unsur dholim

        6.  Terbebas dari unsur ketidak pastian

        7.  Modalnya diinvestasikan pada bidang usaha yang halal

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa asuransi komersial konvensional hukumnya haram, karena banyak dari asuransi tersebut sering ada unsur berikut :

1.      Adanya unsur riba, yaitu dengan adanya kelebihan penerimaan jumlah santunan atas pembayaran premi yang bukan dari investasi halal.

2.      Adanya unsur judi, yaitu dengan adanya sifat untung-untungan bagi tertanggung   yang menerima jumlah tanggungan yang lebih besar dari pada premi, atau sebaliknya penanggung akan menerima keuntungan jika pada masa pertanggungan tidak terjadi peristiwa yang telah ditentukan dalam perjanjian dan premi yang terbayarkan tidak dapat dimanfaatkan oleh pemegang polis/tertanggung bila membutuhkan.

3.      Adanya unsur ketidak jelasan, yaitu dengan adanya ketidakpastian apa yang akan diperoleh si tertanggung dan dari mana asalnya, sebagai akibat dari pada apa yang belum terjadi.

4.      Adanya unsur pendholiman/penipuan, yang terdapat pada hangusnya premi yang disetor karena tidak dapat melanjutkan pembayaran premi, atau pihak perusahaan berusaha untuk mengelak dari klaim tertanggung, atau sebaliknya tertanggung merekayasa kerugian untuk menuntut klaim dan pembayaran santunan yang lebih besar.

Adapunasuransi sosial/tolong menolong, termasuk kategori mu’amalat yang diperbolehkan, dengan alasan-alasan sebagi berikut :

1.    Bahwa asal hukum mu’amalat adalah boleh.

2.    Dalam asuransi sosial ada kesepakatan untuk saling membantu antara kedua belah pihak, sehingga termasuk usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong menolong yang diperintahkan agama.

3.    Asuransi tersebut saling menguntungkan kedua belah pihak, karena adanya komitmen takaful dan ta’awun (rasa sepenanggungan dan tolong menolong).

4.    Asuransi tersebut mendatangkan maslahat umum disamping pribadi, dengan syarat premi yang terkumpul diinvestasikan dalam usaha yang syar’i dalam kegiatan sektor riil.    

 

 



-- Agung Cahyadi, MA