Akad KPR Syariah

Lain-lain, 18 Januari 2022

Pertanyaan:

Pada akad KPR Perumahan syariah terdapat PIJB sebagai perjanjian sementara sebelum akad jual beli dilaksanakan di hadapan notaris, yaitu saat rumah lunas. Pada PIJB tersebut terdapat klausul yang menyebutkan bahwa pembatalan ikatan jual beli oleh konsumen karena alasan apapun akan dikenakan potongan sejumlah 25% dari uang yang telah disetorkan kepada developer, dan pengembalian sisa 75% akan diberikan dalam waktu 6 bulan sejak pembatalan disetujui oleh developer.

Contoh, untuk rumah seharga 400 juta cash yang dicicil selama 5 tahun, developer menjual seharga 500 juta (400 juta + margin 5% selama 5 tahun = 100 juta) dan rumah akan diserahterimakan 24 bulan sejak cicilan pertama. Dalam hal ini konsumen harus membayar DP dan cicilan terlebih dahulu selama 24 bulan sejumlah 250 juta sampai rumah dapat selesai dibangun dan diserahterimakan dan sisanya  dicicil sampai lunas dalam waktu 3 tahun berikutnya.

Apabila dalam perjalanannya konsumen melakukan pembatalan karena alasan apapun, misal pada bulan ke-20 konsumen tidak bisa melanjutkan pembayaran cicilan, maka uang yang telah masuk misal 200 juta akan dipotong 25% (50 juta) meskipun rumah masih dalam proses pembangunan dan belum diserahkan ke konsumen, 75 % sisanya dikembalikan 6 bulan kemudian. Kemudian developer berhak menjual rumah tersebut kepada konsumen lain dengan harga lebih tinggi misal semula 400 juta cash menjadi 450 juta cash dengan keuntungan sepenuhnya bagi developer. Dalam hal ini developer sudah mendapatkan keuntungan 25% ditambah selisih harga jual yang lebih tinggi ke konsumen baru. Sementara konsumen belum menerima rumah sudah dipotong biaya pembatalan 25% dan 75% sisanya ditahan selama 6 bulan.

Mengingat pembatalan bisa saja terjadi karena keadaan kahar (force majeur) atau bisa juga karena faktor lain yang bukan semata-mata kesalahan konsumen, misal developer tidak kooperatif atau konsumen kecewa, apakah ketentuan PIJB seperti dibernarkan secara syariat atau bisa dikategorikan terdapat unsur zalim terhadap konsumen?

Jazakallah Khairan atas jawaban yang diberikan 



-- Ahmad (Jogja)

Jawaban:

Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuhu.

Perjanjian masuk kategori masalah muamalah, bukan ibadah. Hukum asal muamalah mubah, diperbolehkan. Selama tidak adala dalil yang melarangnya. Hal itu berbeda dengan masalah ibadah. Hukum asalnya dalah haram atau terlarang. Artinya ibadah itu tidak dikerjakan selama tidak ada perintahnya.

Terkait dengan persyaratan dalam perjanjian. Maka seorang muslim terikat dengan persyaratan yang disepakati. Ada satu kaidah yang menjadi pegangan dalam muamalah:

الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ

Kaum muslimin tergantung pada syarat-syarat yang dibuat oleh mereka.

Kaidah ini berasal dari sebuah hadits. Hadits tersebut diriwayatkan dari Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf Al-Muzani bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam pernah bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram. (HR. Bukhari)

Karena itu,terkait dengan perjanjian yang diberikan oleh KPR. Anda bisa sepakat dan anda bisa menolak. Jika anda sepakat maka anda akan terikat dengan semua persyaratan. Tetapi jika anda menolak, maka silahkan anda mencari KPR lain, atau anda mengajukan keberatan sehingga anda dibuatkan perjanjian baru.

Perjanjian itu dasarnya adalah saling ridla satu sama lain. Jika keduanya ridla dengan ketentuan yang ada, maka akad atau perjanjian bisa dilanjutkan. Jika tidak saling ridla, maka bisa dibatalkan. Wallahu a’lam bishowab. (as)



-- Amin Syukroni, Lc