Pendapatan PNS

Fiqih Muamalah, 6 Desember 2022

Pertanyaan:

Assalamu'alaikum Warahmatulloh...

Ijin berkonsultasi, langsung saja saya seorang PNS di Kementerian Pusat ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan, sebagai berikut :

1. Ketika Perjalanan Dinas (Perdin) pemeriksaan di daerah sering terdapat beberapa fasilitas baik dari penyedia maupun instansi daerah berupa makan, oleh2, uang saku, maupun penginapan yang dibayarkan meski kami juga dapat alokasi dana untuk remburse biaya akomodasi. Bagaimana hukum menerima fasilitas2 tersebut?

2. Dalam melakukan Perdin kami berangkat bersama tim yang pastinya memiliki sifat maupun karakter yang berbeda. Ketua dan anggota tim ada yang melakukan mark up biaya perdin yang dikeluarkan untuk diklaim. Karena alasan kebersamaan ataupun khawatir dikucilkan, saya mau menerima mark up tersebut. Uang dari hasil seperti ini sebaiknya dikemanakan? apakah diperbolehkan untuk disalurkan ke pembangunan masjid, panti asuhan, ataupun fasilitas umum lainnya? Bagaimana sebaiknya saya menyikapi hal tersebut?

3. Seumpama uang hasil mark up di atas saya berikan juga ke teman2 kantor yang tidak ikut perdin, bagaimana hukumnya bagi saya maupun teman yang menerima uang tersebut?

4. Ketika mendapatkan Surat Tugas (ST) untuk melakukan pemeriksaan di Eselon 1 di Kantor Pusat, sering mendapatkan fasilitas makan gratis dari Eselon 1 yang diperiksa dari anggaran mereka, apakah secara syariah boleh diterima fasilitas ini?

Demikian beberapa pertanyaan kami, mohon untuk bisa dijawab. Atas perhatian dan jawabannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatulloh 



-- Kartika Wahyu (Depok)

Jawaban:

Wa'alaikumussalaam wrwb.

Berikut jawaban kami atas pertanyaan pertanyaan anda :

1). Semua yang anda terima, baik uang, makanan, oleh oleh dan yang sejenisnya dari instansi daerah tersebut akan ditentukan hukumnya oleh aturan yang ada di instansi anda bekerja

2). Uang hasil mark up biaya perdin itu tentunya hukumnya haram untuk siapa saja, untuk anda dan untuk yang lainya termasuk untuk fasilitas fasilitas umum, karena sumbernya jelas yaitu instansi yang disitu anda bekerja

3). Kalau uang hasil mark up tersebut anda berikan kepada teman2 kantor yang tidak ikut perdin, maka berarti anda telah memberikan uang yang haram bukan kepada yang berhak, karena uang tersebut mestinya harus dikembalikan kepada sumbernya, adapun kawan-kawan anda yang menerima uang tersebut, hukumnya akan ditentukan oleh apakah mereka tahu atau tidak perihal asal uang tersebut.

4). Untuk pertanyaan yang ke-4, in syaa Allah hukumnya halal

Demikian, semoga Allah berkenan untuk memberikan kemudahan, taufiq dan ridho-Nya

Wallahu a'lam bishshawaab

Wassalaamu 'alaikum wrwb.



-- Agung Cahyadi, MA